Jaminan Kerja Garmen

Jaminan Kerja Garmen

JAMINAN KERJA GARMEN

Informasi seputar jaminan kerja termasuk perjanjian kerja, kontrak, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon, dan masa percobaan di sektor garmen di Indonesia

 

PERJANJIAN KERJA

Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja?

Apa yang dimaksud dengan PKWT?

Apa yang dimaksud dengan PKWTT?

 

PKWT SEKTOR GARMEN

Apa saja persyaratan PKWT untuk pekerja garmen?

Apakah PKWT dapat diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan di sektor garmen?

Apa yang dimaksud dengan pekerjaan inti?

Berapa lama masa berlaku PKWT?

Apakah PKWT dapat diperpanjang?

Apakah PKWT dapat diperbaharui?

Apa yang terjadi apabila pekerja garmen dipekerjakan dengan perpanjangan kontrak lebih dari 1 kali atau menandatangani kontrak lebih dari 2 kali?

 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Apakah yang dimaksud dengan PHK?

Apa akibatnya bila hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya perjanjian kerja?

Apakah syarat masa percobaan diperbolehkan untuk PKWT pada sektor garmen?

Pekerja garmen seringkali bekerja tanpa perjanjian kerja melainkan kesepakatan lisan, apakah ini sah?

Apa akibatnya bila perjanjian kerja/kontrak kerja melanggar aturan padahal telah ditandatangani oleh pekerja?

Aturan yang tidak boleh dilanggar dan dapat membuat PKWT menjadi PKWTT sebagai berikut:

Pekerja garmen dengan PKWT yang berubah menjadi PKWTT, yang manakah yang dijadikan dasar penghitungan masa kerja?

Pekerja garmen dengan PKWTT yang memiliki masa percobaan, yang manakah yang dijadikan dasar penghitungan masa kerja?

Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja?

 

NILAI PESANGON, PENGGANTIAN HAK, & KOMPENSASI LAINNYA

Untuk pekerja garmen yang habis masa kontrak kerjanya, apa saja yang menjadi haknya?

Untuk pekerja garmen yang di-PHK oleh perusahaan, apa saja yang menjadi haknya?

Karena sebagian besar pekerja garmen adalah perempuan, dapatkan seorang pekerja garmen di-PHK karena hamil/melahirkan?

Apa hak pekerja garmen yang perusahaannya tutup?

Apa hak pekerja garmen yang perusahaannya dibeli atau merger dengan perusahaan lain?

Apa hak pekerja garmen yang di-PHK karena melakukan pelanggaran berat?

Apa hak pekerja garmen yang pensiun?

Apa hak pekerja garmen yang mengundurkan diri?

 

CATATAN

Nilai Pesangon, Penggantian Hak, & Kompensasi Lainnya

Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti hak diberikan apabila alasan pemecatan adalah sebagai berikut:

Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tidak diberikan apabila alasan pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang pesangon tidak diberikan (hanya uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang diberikan) apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan:

Ketentuan 2 kali pesangon diberikan apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan:

 

 

PERJANJIAN KERJA

Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja?

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat 2 jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

 

Apa yang dimaksud dengan PKWT?

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah perjanjian kerja yang masa berlakunya berdasarkan waktu tertentu atau terbatas (kontrak), karena sifat pekerjaannya yang tidak tetap, tidak termasuk pekerjaan inti atau musiman.

 

Apa yang dimaksud dengan PKWTT?

PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang masa berlakunya tidak didasari atas waktu tertentu dan dapat diberlakukan untuk jenis pekerjaan apapun atau biasa disebut permanen atau tetap.

 

PKWT SEKTOR GARMEN

Apa saja persyaratan PKWT untuk pekerja garmen?

Persyaratan PKWT berlaku umum untuk semua sektor pekerjaan. Persyaratan umum tersebut seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak (kelayakan para pihak yang membuat perjanjian di mata hukum), adanya hal yang diperjanjikan, dan hal yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan umum sahnya sebuah perjanjian menurut hukum perdata.

Syarat aturan ketenagakerjaan yang harus dipenuhi adalah kelengkapan identitas para pihak, jenis pekerjaan atau posisi/jabatan yang diperjanjikan, besarnya upah (tidak boleh bertentangan dengan aturan), masa berlaku perjanjian, serta penempatan pekerja. Lalu sebagai syarat tambahan, perjanjian kerja tersebut harus dibuat rangkap 2 dimana masing-masing pihak harus memegang satu salinan asli yang memiliki kekuatan hukum sama. Selain itu, jumlah pekerja kontrak dan jenis pekerjaannya juga harus didaftarkan pada dinas tenaga kerja setempat.

Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat keterangan, seperti: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh.

Sumber: Pasal 1, 50-55 dan 63 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

 

Apakah PKWT dapat diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan di sektor garmen?

PKWT tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan di sektor garmen. Pekerjaan yang dapat diberikan berdasarkan PKWT adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara (6 bulan dan paling lama 3 tahun) dan tidak berdampak pada kegiatan inti produksi.

 

Apa yang dimaksud dengan pekerjaan inti?

Pekerjaan inti adalah jenis pekerjaan dalam suatu perusahaan yang terkait langsung dengan produksi, dan bila ditiadakan akan mengganggu atau menghentikan proses produksi secara langsung maupun tidak langsung.

 

Berapa lama masa berlaku PKWT?

Di dalam ketentuan pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja No.11/2020 Kluster Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat ataukegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Apakah PKWT dapat diperpanjang?

Ya, PKWT dapat diperpanjang untuk masa berlaku paling lama yang diijinkan oleh peraturan selama 1 tahun tanpa masa jeda. Untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja ini, perusahaan terlebih dahulu harus memberikan pemberitahuan untuk perpanjangan perjanjian kerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum perjanjian kerjanya berakhir.

 

Apakah PKWT dapat diperbaharui?

Ya, PKWT dapat diperbaharui dengan syarat terdapat waktu jeda antara berakhirnya perjanjian kerja yang lama dengan perjanjian kerja yang baru sekurangnya 30 hari.

 

Apa yang terjadi apabila pekerja garmen dipekerjakan dengan perpanjangan kontrak lebih dari 1 kali atau menandatangani kontrak lebih dari 2 kali?

Apabila pekerja telah menandatangani perjanjian kerja 1 kali dan menandatangani perpanjangan perjanjian kerja lebih dari 1 kali (lebih dari 2 kali menandatangani perjanjian kerja), maka perjanjian kerja tersebut tidak dapat lagi diperpanjang. Perusahaan harus memutuskan apakah mengangkat pekerja atau menghentikan hubungan kerja karena berakhirnya perjanjian kerja.

 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Apakah yang dimaksud dengan PHK?

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu mengakibatkan timbulnya kewajian pembayaran atas pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti dan uang pisah.

 

Apa akibatnya bila hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya perjanjian kerja?

Apabila hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, maka pihak yang memutuskan hubungan kerja wajib membayar senilai upah pekerja sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja. Misalnya perjanjian kerja berlaku untuk 1 tahun (12 bulan), dan pada bulan ke-6 salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian kerja sepihak, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut wajib membayar senilai 6 bulan upah pekerja kepada pihak lainnya.

 

Apakah syarat masa percobaan diperbolehkan untuk PKWT pada sektor garmen?

Di dalam perjanjian PKWT, masa percobaan tidak diperbolehkan menjadi syarat dalam sebuah PKWT. Untuk PKWT masa kerja dihitung sejak pertama kali bekerja tanpa masa percobaan kerja, jika disyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. 

Berdasarkan pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja No.11/2020 Kluster Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Pekerja garmen seringkali bekerja tanpa perjanjian kerja melainkan kesepakatan lisan, apakah ini sah?

Perjanjian kerja secara lisan diperbolehkan hanya untuk PKWTT, dengan mensyaratkan surat pengangkatan kemudian. Oleh karena itu, semua perjanjian kerja yang dibuat secara lisan biasanya dianggap sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/tetap).

 

Apa akibatnya bila perjanjian kerja/kontrak kerja melanggar aturan padahal telah ditandatangani oleh pekerja?

Bila sebuah PKWT melanggar aturan, maka perjanjian kerja tersebut menjadi batal dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/tetap/permanen).

 

Aturan yang tidak boleh dilanggar dan dapat membuat PKWT menjadi PKWTT sebagai berikut:

  1. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh pekerjaan inti produksi (core bisnis)
  2. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh pekerjaan yang bersifat permanen pada perusahaan yang bersangkutan 
  3. Perjanjian kerja tidak boleh lebih dari 1 kali dengan perpanjangan 1 kali (hanya 2 kali menandatangani perjanjian kerja) tanpa masa jeda
  4. Perjanjian kerja harus dibuat rangkap 2, dimana masing-masing pihak memegang 1 salinan
  5. Perjanjian kerja tidak boleh memasukkan masa percobaan kerja sebagai persyaratan

 

Pekerja garmen dengan PKWT yang berubah menjadi PKWTT, yang manakah yang dijadikan dasar penghitungan masa kerja?

Apabila PKWT berubah menjadi PKWTT, maka yang dijadikan jdasar penghitungan masa kerja adalah PKWT, karena penghitungan masa kerja dimulai sejak adanya hubungan kerja/sejak pertama kali bekerja.

 

Pekerja garmen dengan PKWTT yang memiliki masa percobaan, yang manakah yang dijadikan dasar penghitungan masa kerja?

Apabila PKWTT dimulai dengan masa percobaan, maka yang dijadikan dasar penghitungan masa kerja adalah sejak dimulainya masa percobaan, karena penghitungan masa kerja dimulai sejak adanya hubungan kerja/sejak pertama kali bekerja.

 

Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja?

Hubungan kerja dapat berakhir karena:

- Berakhirnya masa kontrak kerja

- Permintaan salah satu pihak (baik untuk kontrak maupun permanen)

- Pekerja memasuki usia pensiun

- Pekerja meninggal dunia

 

NILAI PESANGON, PENGGANTIAN HAK, & KOMPENSASI LAINNYA

Untuk pekerja garmen yang habis masa kontrak kerjanya, apa saja yang menjadi haknya?

Apabila masa kontrak habis dan perusahaan tidak memperpanjang atau tidak mengangkat pekerja yang bersangkutan, maka dengan adanya ketentuan pasal 61A UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan, pekerja tersebut berhak mendapatkan uang kompensasi dari perusahaan karena berakhirnya masa kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Untuk pekerja garmen yang di-PHK oleh perusahaan, apa saja yang menjadi haknya?

Pekerja yang di PHK oleh perusahaan bukan karena kesalahan (PHK manajemen), berhak mendapatkan uang pesangon, dan /atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Peraturan mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (5) UU Cipta Kerja No.11/2020) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 154A ayat (3) (UU Cipta Kerja No.11/2020), menjelaskan mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Karena sebagian besar pekerja garmen adalah perempuan, dapatkan seorang pekerja garmen di-PHK karena hamil/melahirkan?

Pekerja garmen yang hamil atau melahirkan tidak dapat di-PHK. Bahkan untuk pekerja perempuan yang melahirkan, harus diberikan jaminan bahwa pekerja yang bersangkutan akan dikembalikan ke pekerjaan dan posisi semula setelah mengambil cuti melahirkan.

 

Apa hak pekerja garmen yang perusahaannya tutup?

Pekerja yang di-PHK karena perusahaan tutup, maka pekerja berhak atas uang pesangon 1 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti).

 

Apa hak pekerja garmen yang perusahaannya dibeli atau merger dengan perusahaan lain?

Pekerja garmen yang perusahaannya dibeli atau merger dengan perusahaan lain, memiliki hak untuk memilih apakah akan terus bekerja pada perusahaan yang baru atau memutuskan hubungan kerja. Apabila pekerja memilih untuk di PHK, maka pekerja berhak atas pesangon 2 kali ketentuan, penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan, uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti).

Apabila pekerja memilih untuk meneruskan bekerja pada perusahaan yang baru, maka penghitungan masa kerjanya merupakan kelanjutan dari perusahaan yang lama. Atau, apabila perusahaan yang baru memutuskan untuk mempekerjakan pekerja dengan masa kerja 0 tahun, maka masa kerja yang sebelumnya harus terlebih dahulu diselesaikan dengan menggunakan penghitungan sebagaimana PHK oleh perusahaan.

 

Apa hak pekerja garmen yang di-PHK karena melakukan pelanggaran berat?

Pekerja garmen yang di-PHK karena terbukti melakukan pelanggaran berat (SP 3), maka pekerja yang bersangkutan berhak atas atas uang pesangon 1 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan, uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti).

Namun, bila pekerja yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana, maka pekerja yang bersangkutan hanya berhak atas uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti).

 

Apa hak pekerja garmen yang pensiun?

Pekerja garmen yang pensiun berhak atas pesangon 2 kali ketentuan, penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan, uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti). Bila perusahaan menempatkan pekerja dalam program pensiun yang dibiayai oleh perusahan, maka bila penghitungan pensiunnya sama atau lebih besar dari penghitungan uang pensiun menurut aturan, perusahaan tidak lagi berkewajiban membayar apapun terkait uang pesangon.

Apabila perusahaan membayar penuh program pensiun, di mana nilai program pensiun lebih rendah dari ketentuan, maka perusahaan berkewajiban membayar senilai kekurangan program pensiun dibandingkan dengan peraturan. Apabila perusahaan dan pekerja membayar program pensiun secara bersama, maka perusahaan hanya membayar senilai kekurangan berdasarkan presentase dari iuran yang dibayarkan oleh pekerja.

 

Apa hak pekerja garmen yang mengundurkan diri?

Pekerja garmen yang mengundurkan diri setelah memenuhi semua ketentuan menurut aturan ketenagakerjaan, pekerja berhak atas uang pengganti hak sebesar 15% dari total pesangon ditambah penghargaan masa kerja, dan hak lain yang belum diambil (cuti) ditambah apapun yang diatur dalam peraturan perusahaan/PKB yang terdapat dalam perusahaan.

 

CATATAN

NILAI PESANGON, PENGGANTIAN HAK, & KOMPENSASI LAINNYA

  1. Nilai pesangon disesuaikan dengan masa kerja, dimana nilainya sebesar 1 bulan untuk setiap tahun masa kerja sampai dengan 9 bulan upah untuk masa kerja lebih dari 8 tahun atau lebih.
  2. Selain itu, terdapat penghargaan masa kerja yang diberikan sebesar 1 bulan upah untuk setiap masa kerja 3 tahun, yang penghitungannya dimulai dari 2 bulan upah untuk masa kerja 3-6 tahun, sampai dengan 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih.
  3. Penggantian hak termasuk kompensasi cuti yang belum diambil, kompensasi uang perjalanan dari tempat kerja kembali ke tempat tinggal sebelumnya, kompensasi perumahan dan pengganti kesehatan (sebesar 15% dari total pesangon dan penghargaan masa kerja), dan
  4. kompensasi lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
  5. Uang pisah diberikan bila hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh yang bersangkutan mengundurkan diri atau karena ketidakhadiran pekerja selama 5 hari berturut-turut atau lebih.

Nilai uang pisah ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Uang pisah diberikan kepada pekerja/buruh yang pekerjaannya tidak mewakili perusahaan secara langsung, termasuk dewan direksi atau level manajer.

Hal lainnya yang patut diingat adalah tidak ada pembayaran terhadap perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir masa perjanjiannya. Apabila terjadi pembatalan, pihak yang mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian diwajibkan untuk membayarkan uang pengganti sebesar upah pekerja/buruh sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja. Besarnya nilai uang yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh tergantung pada dasar pemutusan hubungan kerja.

 

Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan pengganti hak diberikan apabila alasan pemecatan adalah sebagai berikut:  

  1. Pekerja melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (setelah diberikan surat peringatan ketiga);
  2. Perubahan status perusahaan, kepemilikan, merger atau penggabungan perusahaan dan pekerja/buruh menolak untuk melanjutkan hubungan kerja;
  3. Penutupan perusahaan karena mengalami kerugian (minimal 2 tahun secara terus menerus) atau keadaan yang memaksa (force majeure);
  4. Perusahan bangkrut.

 

Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tidak diberikan apabila alasan pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

  1. Pekerja/buruh mengundurkan diri;
  2. Pekerja/buruh absen dari pekerjaannya selama lima hari berturut-turut atau lebih;
  3. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun (jika pengusa memasukkan Pekerja/buruh dalam program pensiun);
  4. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh membuat pernyataan/kesaksian palsu terhadap pengusaha.

 

Uang pesangon tidak diberikan (hanya uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang diberikan) apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan:

  1. Pekerja/buruh tidak mampu melakukan pekerjaannya karena ditahan oleh yang berwajib;
  2. Pekerja/buruh dinyatakan bersalah oleh pengadilan kurang dari 6 bulan masa penahanan.

 

Ketentuan 2 kali pesangon diberikan apabila pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan: 

  1. Perubahan status perusahaan, kepemilikan, merger atau penggabungan perusahaan dan pekerja/buruh menolak untuk melanjutkan hubungan kerja;
  2. Penutupan perusahaan karena alasan efisiensi (selain masalah keuangan atau force majeure);
  3. Pekerja/buruh meninggal dunia;
  4. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun (bila Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dimasukkan dalam program pensiun);
  5. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh membuat suatu pernyataan terhadap perusahaan yang dapat dibuktikan.

Tidak ada pengaturan tentang pembayaran 2 kali pesangon dan uang penghargaan masa kerja bila pemutusan hubungan kerja dilakukan karena pekerja/buruh yang bersangkutan sakit selama 12 bulan terus menerus.

 

Sumber: Pasal 1, 156-172 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

 

 

Loading...