Periklanan

Jaminan Kecelakaan Kerja

Info Lengkap Tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - Gajimu

 

JAMINAN KECELAKAAN KERJA - Pertanyaan yang Sering Diajukan

  1. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja?
  2. Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?
  3. Berapa Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?  Dan siapa yang membayarkan?
  4. Kapan kecelakaan kerja harus dilaporkan/diklaim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan?  Apakah ada masa kadaluarsa?
  5. Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)? 

 

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja?

Menurut PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Apa saja manfaat yang bisa didapat dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Manfaat program JKK  menjadi semakin baik  karena adanya perubahan  peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

Manfaat yang diberikan, antara lain;

Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. antara lain ;

No.

MANFAAT

KETERANGAN

1.

Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja antara lain:

  1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
  2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  3. Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas I rumah sakit pemerintah;
  4. Perawatan intensif (HCU, ICCU, ICU);
  5. Penunjang diagnostic;
  6. Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat bermerk (paten) pelayanan khusus;
  7. Alat kesehatan dan implant;
  8. Jasa dokter/medis;
  9. Operasi;
  10. Transfusi darah (pelayanan darah); dan
  11. Rehabilitasi medik.

 

Pelayanan Home Care, Manfaat diberikan maksimal 1 tahun dengan plafon biaya maksimal Rp20.000.000,-. Keterangan:

  1. Perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.
  2. Dilaksanakan bekerjasama dengan PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja)

Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan).

Penggantian biaya (reimbursement) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS. Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penunjang diagnostik PAK (Penyakit Akibat Kerja) Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian Penyakit Akibat Kerja guna memastikan proses penyembuhan kasus yang sudah terbukti penyakit akibat kerja dilakukan hingga tuntas

2.

Santunan berbentuk uang, antara lain:

 

 

a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;

  • Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp5.000.000,-- (lima juta rupiah).
  • Angkutan laut diganti maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
  • Angkutan udara diganti maksimal Rp10.000.000 (sepuluhh juta rupiah).
  • Jika menggunakan lebih dari 1 angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
  • Biaya transportasi ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya
  • Pertolongan pertama pada kecelakaan
  • Biaya transportasi untuk rujukan ke rumah sakit lain.
  • Biaya transportasi peserta yang mengikuti program RTW (Return To Work) menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.

Perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing-masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti/kuitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan

 

b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut:

  • 12(dua belas) bulan pertama sebesar 100% dari upah
  • 12(dua belas) bulan kedua bulan kedua sebesar 100% dari upah
  • 12(dua belas) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah

Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.

 

c) Santunan Kecacatan

  • Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
  • Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
  • Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan.
  • Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,-
  • Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasehat yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan.
  • Tabel kecacatan diatur dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

 

 

 

d) Santunan kematian dan biaya pemakaman

  • Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, minimal sebesar Rp20.000.000,- 
  • Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,-
  • Santunan berkala diberikan apabila peserta cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar Rp12.000.000,-

 

3.

Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

 

4.

Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

 

5.

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

 

6.

Santunan Beasiswa

  • Diberikan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
  • Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta
  • Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta

Besaran manfaat beasiswa JKK sesuai dengan tingkat pendidikan:

  1. TK sampai SD/sederajat sebesar Rp1.500.000/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun
  2. SMP/sederajat sebesar Rp2.000.000/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun
  3. SMA/sederajat sebesar Rp3.000.000/orang/tahun, maksimal 3 tahun
  4. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000/orang/tahun, maksimal 5 tahun

 

7.

Penggantian Kacamata

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp1.000.000,-

 

8.

Penggantian Alat Bantu Dengar

Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau PAK maksimal sebesar Rp2.500.000,-

 

9.

Penggantian Penggantian Gigi Tiruan

Maksimal sebesar Rp5.000.000,-

 

NOTES

Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 tahun sejak PAK didiagnosis

 

Berapa Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?  Dan siapa yang membayarkan?

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Kelompok I (tingkat resiko sangat rendah)           = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan

Kelompok II (tingkat resiko rendah)                     = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan

Kelompok III (tingkat resiko sedang)                    = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan

Kelompok IV (tingkat resiko tinggi)                      = Premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan

Kelompok V (tingkat resiko sangat tinggi)             = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

 

Kapan kecelakaan kerja harus dilaporkan/diklaim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan (BP JAMSOSTEK) menurut PP No.82 tahun 2019 ? Apakah ada masa klaim kadaluarsa?

Waktu klaim kecelakaan kerja diperpanjang maksimal 5 tahun, sebelumnya dibatasi hanya 2 tahun.

 

Bagaimana dengan tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)? 

Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Keteneagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan

  1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
  2. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
  • Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
  • Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c
  • Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

 

 

Baca Juga

 

Sumber

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang  No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah  No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah  No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah  No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Departemen Kesehatan RI 

Situs Resmi BPJS Kesehatan 

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan 

 

Periklanan
Periklanan
Periklanan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.com/Gajimu.com_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>