Periklanan

Waktu Kerja Lembur

Ketentuan waktu kerja diatur dalam pasal 77 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja No.11/2020). Di beberapa perusahaan waktu kerja lembur dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

2. Apa syarat yang harus dipenuhi perusahaan jika memberlakukan waktu kerja lembur?

3. Bagaimana bila perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah ditentukan?

4. Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

5. Bagaimana bila syarat kerja lembur dalam pasal 78 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11/2020 dilanggar oleh pengusaha/perusahaan?

6. Bagaimana bila pengusaha/perusahaan tidak membayar upah lembur?

 

 

 

Apa yang dimaksud dengan waktu kerja lembur?

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).

 

Apa syarat yang harus dipenuhi perusahaan jika memberlakukan waktu kerja lembur?

Sesuai dengan pasal 78 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11/2020 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja No.11/2020 harus memenuhi syarat:

  1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana poin b.tersebut diatas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

 

Bagaimana bila perusahaan mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah ditentukan?

Jam kerja yang sesuai dengan Undang –undang di Indonesia adalah 40 jam/minggu, untuk jam kerja lebih dari itu, perusahaan wajib membayarkan upah lembur. Berdasarkan pasal 78 ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana diatur pada pasal 77 ayat (2) UU Cipta Kerja No.11/2020 wajib membayar upah kerja lembur.

 

Bagaimana dengan perhitungan upah lembur?

Merujuk pada ketentuan pasal 78 ayat (4) UU Cipta Kerja No.11/2020 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selengkapnya mengenai perhitungan upah lembur dapat dilihat di halaman Upah Lembur

 

Bagaimana bila syarat kerja lembur dalam pasal 78 ayat (1) UU Cipta Kerja No.11/2020 dilanggar oleh pengusaha/perusahaan?

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja No.11/2020 menyatakan jika pengusaha/perusahaan melanggar Pasal 78 ayat (1) mengenai syarat kerja lembur maka dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

 

Bagaimana bila pengusaha/perusahaan tidak membayar upah lembur?

Berdasarkan pasal 187 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja No.11/2020 menyatakan jika pengusaha/perusahaan tidak membayar upah kerja lembur maka dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

 

 

 

 

Baca Juga:

 

 

Sumber:

  • Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Kluster Ketenagakerjaan.
  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
  • Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI Nomor Kep.275/Men/1989 dan Nomor Pol.Kep /04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM).
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus.
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.234//Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu

 

 

Apakah Anda bekerja lebih dari waktu yang disepakati bersama? Apa Anda mengalami masalah lain terkait jam kerja? Isi Formulir Pengaduan , kami akan mengumpulkan dan meneruskan aspirasi Anda ke pihak yang berwenang

Periklanan
Periklanan
Periklanan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.com/Gajimu.com_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>