Periklanan

Upah Minimum

Kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai apa itu Upah Minimum, dasar dari penetapan Upah Minimum dan siapa saja yang bertanggung jawab atas Upah Minimum.

Kurangnya informasi mengenai Upah Minimum sering memicu terjadinya salah paham atau permasalahan bagi para pekerja. Oleh karena itu, mari bersama kita gali lebih dalam beberapa informasi penting mengenai Upah Minimum di Indonesia!

1. Apa itu Upah Minimum dan Upah Minimum Propinsi (UMP)?

2. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan upah pokok?

3. Siapakah yang berkewajiban menetapkan Upah Minimum?

4. Berdasarkan apakah Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum?

5. Bagaimana ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil?

6. Bersumber dari manakah penetapan UMP/UMK berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan?

7. Bagaimana perhitungan upah minimum?

8. Bagaimana ketentuannya jika upah yang dibayarkan perusahaan diatas upah minimum?

9. Sanksi apa yang dikenakan apabila Pengusaha membayar upah Pekerja/buruh dibawah Upah Minimum?

 

 

 

Apa itu Upah Minimum dan Upah Minimum Propinsi (UMP)?

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

 

Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) sama dengan upah pokok?

UMP tidak sama dengan upah pokok, melainkan upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. (pasal 94 UU Cipta Kerja No.11/2020).

 

Siapakah yang berkewajiban menetapkan Upah Minimum?

Berdasarkan pasal 88C ayat (1)( UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja) Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Dan Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dengan syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflansi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

Berdasarkan apakah Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum?

Gubernur dalam menetapkan UMP/UMK berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. (pasal 88C ayat (3) UU Cipta Kerja No.11/2020). Gubernur dalam menetapkan UMK harus lebih tinggi dari UMP (pasal 88C ayat (5) UU Cipta Kerja No.11/2020).

UMP dan UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. (pasal 88E ayat (1) UU Ciptak Kerja No.11/2020).

 

Bagaimana ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil?

Berdasarkan ketentuan pasal 90B UU Cipta Kerja No.11/2020, menyatakan sebagai berikut;

  1. UMP dan UMK tidak berlaku bagi Usaha Mikro dan kecil (UMKM), Upah pada UMKM ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan.
  2. Kesepakatan upah tersebut sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Bersumber dari manakah penetapan UMP/UMK berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan?

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (pasal 88C ayat (6) UU Cipta Kerja No.11/2020). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan UMP dan syarat tertentu didalam UMK akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Bagaimana perhitungan upah minimum?

Perhitungannya menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

Bagaimana ketentuannya jika upah yang dibayarkan perusahaan diatas upah minimum?

Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

 

Sanksi apa yang dikenakan apabila Pengusaha membayar upah Pekerja/buruh dibawah Upah Minimum?

Berdasarkan pasal 185 UU Cipta Kerja No.11/2020 sanksi yang diberikan adalah Sanksi pidana paling singkat 1tahun dan paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda 100-400 juta rupiah bagi yang terbukti membayar upah dibawah upah minimum.

 

 

 

 

 

Sumber:

  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).
  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Indonesia.
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan Indonesia.
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
  • Rekson Silaban, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan anggota Dewan Pengawas ILO
  • Markus Sidauruk, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan anggota Dewan Pengupahan Nasional

 

Periklanan
Periklanan
Periklanan
Loading...
<!-- /15944428/Gajimu.com/Gajimu.com_Inarticle_Video --> <div id='div-gpt-ad-1604915830963-0'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1604915830963-0'); }); </script> </div>